“Keamanan Pangan MBG Tanggung Jawab Bersama: DKP Makassar Gaungkan GHP untuk Pelaku Ritel“

Makassar, Mata-Rakyat.com – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Makassar hari ini, Rabu (29/10/2025), memperkuat fondasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memfokuskan pengawasan pada bahan baku pangan segar (PSAT), menegaskan bahwa intervensi dilakukan sebelum bahan diolah. Penegasan ini disampaikan dalam Diseminasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang digelar intensif di Hotel Best Western Makassar.
Kegiatan yang bertema “Penerapan Good Handling Practices (GHP) dalam Mitigasi Cemaran Pada Pangan Segar Asal Tumbuhan” ini dihadiri oleh seluruh pelaku usaha produksi dan ritel se-Kota Makassar, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas rantai pasok PSAT.
Pembukaan acara yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Keamanan Pangan DKP, Ibu Waode Lili Sumarni, S.IP, M.Si, menegaskan peran DKP dalam menjalankan mandat dari Badan Pangan Nasional (BAPANAS).
Ibu Waode Lili menjelaskan, Bidang Keamanan Pangan DKP memiliki tiga tugas utama dari BAPANAS, yang semuanya berpusat pada penjaminan mutu bahan awal:
1. Melakukan pengawasan sanitasi higienis terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
2. Melakukan pengujian sampel pangan segar terhadap bahan baku yang masuk di SPPG.
3. Melakukan sosialisasi lanjutan kepada pengelola dapur SPPG, yang ada di Kota Makassar
“Perlu kami tegaskan, fokus intervensi dan pengawasan kami adalah pada bahan baku pangan segarnya, bukan pada produk olahan yang sudah jadi. Kami memastikan bahwa bahan mentah yang masuk ke dapur telah bebas cemaran sejak dari ritel,” tegas Waode Lili.
Ibu Waode Lili menambahkan, pengawasan pada Unit Pelayanan SPPG bersifat berkelanjutan dan ditujukan bagi penerima manfaat krusial, yaitu siswa mulai PAUD/TK, SMP, SMA/SMK, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Kegiatan ditutup secara resmi oleh Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Bapak DR. Alamsyah Sahabuddin, S.STP, M.Si. Dalam sambutan penutupnya, DR. Alamsyah kembali menekankan bahwa keamanan MBG adalah tanggung jawab kolektif.
“Program MBG ini menjadi Tanggung Jawab Kita Bersama. Bukan hanya DKP, tapi semua leading sector harus mengambil peran. Sinergi ini penting sekali agar kegiatan ini berjalan lancar tanpa ada kendala dan hambatan yang terjadi di lapangan,” seru DR. Alamsyah.