Danantara: Holding BUMN Baru di Bawah Bayang-Bayang Thaksin Shinawatra.

“Danantara: Holding BUMN Baru di Bawah Bayang-Bayang Thaksin Shinawatra”

mata-rakyat.com || TANGERANG – Indonesia tengah menyaksikan perombakan besar-besaran dalam struktur BUMN dengan lahirnya holding operasional baru, Danantara, di bawah naungan PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Proses “inbreng” saham dari 14 emiten BUMN—termasuk raksasa perbankan seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BTN; perusahaan penerbangan Garuda Indonesia; perusahaan konstruksi seperti Adhi Karya, Waskita Karya, dan Wijaya Karya; serta Telkom Indonesia dan Jasa Marga—menunjukkan komitmen pemerintah yang kuat terhadap Danantara. (27/03/2025)

Namun, di balik proses pengalihan saham yang tampak transparan, pertanyaan kritis muncul. Apakah skema inbreng ini benar-benar optimal dan apakah potensi konflik kepentingan telah diantisipasi secara memadai? Publik menantikan penjelasan yang lebih rinci mengenai dampaknya terhadap pengelolaan dan kinerja BUMN secara keseluruhan.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah pengangkatan mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, sebagai Dewan Penasihat BPI Danantara. Thaksin, figur kontroversial dengan rekam jejak yang diwarnai berbagai skandal—termasuk tuduhan korupsi, pelanggaran HAM, dan pelarian dari hukum—kini duduk di kursi penasihat sebuah lembaga strategis Indonesia.

Rekam jejak Thaksin yang penuh kontroversi, meliputi:

Penyalahgunaan Kekuasaan:

Tuduhan korupsi dan penggelapan pajak.

Kebijakan Perang Melawan Narkoba yang Kontroversial: Dikritik karena melibatkan pembunuhan di luar hukum.

Pelarian dari Thailand: Menghindari dakwaan hukum pasca-kudeta.

Kontroversi Pembelian Manchester City: Diduga lebih mementingkan kepentingan pribadi.

Hukuman Penjara: Terbukti bersalah dalam kasus korupsi.

Pertanyaan mendasar muncul: apa kriteria pemilihan Dewan Penasihat Danantara? Apakah pengangkatan Thaksin mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan tata kelola yang baik? Risiko konflik kepentingan dan potensi reputasional yang sangat besar bagi Indonesia perlu dipertimbangkan secara serius.

Kehadiran Thaksin di Danantara menimbulkan keraguan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola BUMN. Penjelasan yang jelas dan transparan mengenai kriteria pemilihan Dewan Penasihat serta mitigasi risiko konflik kepentingan menjadi sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik.

(Red/Tim)