Mata-rakyat.com, Tangerang Selatan — Proyek Pembangunan Lanjutan Sarana Gedung SMPN 16 Kota Tangerang Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2024 melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) dengan nilai sekitar Rp781 juta, menuai sorotan tajam. Hingga 14 April 2025, proyek tersebut belum rampung dan belum dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar (KBM).
Pantauan langsung awak media di lokasi proyek memperlihatkan sejumlah kejanggalan. Di antaranya, tidak tampaknya papan proyek yang seharusnya terpampang sebagai bentuk transparansi publik. Dugaan kuat, pihak pelaksana dengan sengaja menyembunyikan papan proyek, sehingga menyulitkan publik mengetahui identitas perusahaan pelaksana dan besaran anggaran secara jelas.
Tak hanya soal transparansi, aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pun diduga diabaikan. Awak media mendapati hanya tiga pekerja di lokasi yang tengah memasang keramik tangga lantai atas. Ironisnya, mereka bekerja tanpa mengenakan alat pelindung diri (APD) yang seharusnya wajib dalam proyek pemerintah.
“Kami mulai kerja awal bulan Ramadan, awalnya berlima sekarang tinggal bertiga. Semua tidak dikasih APD,” ungkap salah satu pekerja bernama Opick saat ditemui di lokasi, Senin (14/4).
Opick mengaku dirinya dan rekan-rekan dibayar harian, yakni Rp150 ribu per hari untuk tukang, dan Rp130 ribu untuk kenek. Mereka bekerja atas suruhan seseorang bernama Gotama, yang tidak diketahui secara pasti apakah sebagai pelaksana atau pengawas proyek.
“Kalau gaji lancar sih, tapi saya nggak tahu Gotama itu pelaksana atau pengawas. Nama perusahaannya juga saya nggak tahu karena nggak ada papan proyek dari awal saya kerja,” tambah Opick.
Terkait pengawasan dari Dinas CKTR sendiri, Opick menyebut hanya satu kali melihat ada pihak dinas yang datang ke lokasi. Di luar itu, ia tidak mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab atas proyek yang kini berjalan tanpa kejelasan arah.
Saat ditanya kapan pekerjaan akan rampung, Opick juga tidak bisa memberi kepastian. Ia mengaku masih banyak bagian yang belum dikerjakan.
Sementara itu, pelaksana ataupun pengawas proyek tidak tampak di lokasi. Upaya konfirmasi kepada Gotama melalui sambungan WhatsApp telah dilakukan berulang kali, namun tidak direspons hingga berita ini diturunkan.
Ketertutupan informasi dan dugaan pelanggaran K3 ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan kurangnya akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek pemerintah, yang seyogianya mengedepankan transparansi dan keselamatan kerja.
(Red)
Tinggalkan Balasan